Tindak Pidana Keimigrasian, contoh kasus dan analisis

Keimigrasian  sebagaimana  yang  ditentukan  di  dalam  Bab  1  Pasal  1  (1) Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian  adalah  hal  ihwal  lalu  lintas  orang  yang  masuk  atau  keluar wilayah  Negara  Republik  Indonesia  dan  pengawasan  orang  asing  di  Indonesia.

Hukum  Keimigrasian  merupakan  bagian  dari  sistem  hukum  yang  berlaku  di Indonesia,  bahkan  merupakan  subsistem  dari  Hukum  Administrasi  Negara.[1]

Imigrasi termasuk salah satu instansi pemerintah, yang salah satu kegiatannya memberikan  pelayanan  terhadap  masyarakat.  Pelayanan  dalam  hal memberikan segala perizinan keimigrasian berupa Visa, Izin masuk, pendaftaran orang asing, izin masuk kembali, izin keluar tidak kembali, Surat Perjalanan RI, tanda bertolak, tanda masuk,  surat  keterangan  keimigrasian  dan  perubahan  keimigrasian. Tempat-tempat pelayanan keimigrasian, meliputi bidang atau sub bidang imigrasi pada Perwakilan RI di  luar  negeri,  di  perjalanan  dalam  pesawat  udara,  maupun  kapal  laut,  tempat pemeriksaana  imigrasi,  Kantor  Imigrasi,  Bidang  Imigrasi  pada  Kantor  Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM, serta Direktorat Jenderal Imigrasi.

Terhadap  orang  asing,  pelayanan  dan  pengawasan  di  bidang  keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (selective policy). Berdasarkan prinsip ini, maka orang asing yang dapat diberikan ijin masuk ke Indonesia ialah :

a.    Orang  asing  yang  bermanfaat  bagi  kesejahteraan  rakyat,  bangsa  dan  Negara Republik Indonesia.

b.    Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta

c.    Tidak  bermusuhan  dengan  rakyat  maupun  Pemerintah  Negara  Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan prinsip selektif, diperlukan kegiatan pengawasan terhadap orang  asing,  pengawasan  ini  tidak  hanya  pada  saat  orang  asing  masuk  ke  wilayah Indonesia,  tetapi  juga  selama  orang  asing  berada  di  wilayah  Indonesia  termasuk kegiatan-kegiatannya  sebab terdapat orang  asing yang keberadaannya di Indonesia merugikan kepentingan bangsa  seperti  kasus-kasus  penyalahgunaan  ijin  tinggal keimigrasian, overstay,  imigran  gelap  dan  lain  sebagainya  adalah  suatu  bentuk pelanggaran keimigrasian yang bersifat transnasional.

Penegakan  hukum  pidana  keimigrasian adalah penegakan  hukum melalui proses penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang  Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai  asas dan kaedah hukum acara pidana.

POSISI KASUS :

Penangkapan  warga  negara  RRC  atas  nama  Chen  Long  Chin  di  PT.  Tjipta Rimba  Djaja  Jl.  KL.  Yos  Sudarso  Km.  7,5  Medan  pada  tanggal  10  Maret 2010,  warga  Negara  RRC  tersebut  ditangkap  karena  diduga  melakukan kegiatan  yang  tidak  sesuai  dengan  ijin  keimigrasian  yang  diberikan  kepada mereka, kemudian atas perbuatan tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Belawan mengadakan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang  kemudian  disusul  dengan  dikeluarkannya  surat  keputusan  tentang tindakan  Keimigrasian  an.  Chen  Long  Chin  dengan  menetapakan  bahwa memerintahkan  Chen  Long  Chin  untuk  segera  meninggalkan  wilayah Indonesia pada kesempatan Pertama yang disertai surat perintah pengawalan.

Menurut ringkasan dari Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Kantor Imigrasi Belawan bahwa Chen Long Chin tiba di Indonesia hari Kamis tanggal 04 Maret 2010 melalui Bandara Pol onia Medan menggunakan  pesawat  udara  Malaysia  Air  Lines  dan  datang  ke  Indonesia atas  undangan  PT.  Tjipta  Rimba  Djaja  di  Jalan  KL.  Yos  Sudarso  Km.  7,5 Medan,  dengan  Short  Visit  Pass  atau  Bebas  Visa  Kunjungan  Singkat  serta menurut pengakuannya : “Bahwa  yang  bersangkutan  telah  diperintahkan  pihak  pabrik  CHEN-E Taiwan  untuk  melakukan  pekerjaan  berupa  memprogram  dan  mengontrol kinerja mesin pemotong kayu dan mesin penyambung kayu pada PT. Tjipta Rimba Djaja yang telah terpasang dan dibeli sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan  apabila  ada  yang  perlu  diperbaiki  tentang  kinerja  mesin  tersebut  maka yang bersangkutan yang memperbaikinya, yang bersangkutan juga mengaku sudah  sering  melakukan  perjalanan  ke  Indonesia  dan  melakukan  perbaikan kinerja mesin selama kuarang lebih 6 (enam) tahun terakhir ini.

Berdasarkan  hal  tersebut  diatas  Pejabat  Imigrasi  Kantor  Imigrasi Belawan berpendapat bahwa yang bersangkutan diduga kuat telah melanggar Pasal 50 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 dan dapat dikenakan Tindakan Keimigrasian berupa pengusiran atau deportasi.

ANALISIS KASUS

Kasus Chen  Long  Chin termasuk dalam kasus keimigrasian yang dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 42 (1) Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011  mengatakan  bahwa  :

“orang  asing  yang  sengaja  menyalahgunakan  atau melakukan  kegiatan  yang  tidak  sesuai  dengan  maksud  pemberian  ijin keimigrasian  yang  diberikan  kepadanya,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp.25.000.000,-  (dua puluh lima juta rupiah)”

Pasal 42 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur tentang :

Tindakan Keimigrasian yang menyatakan bahwa tindakan keimigrasian dilakukan  terhadap  orang  asing  yang  berada  di  wilayah Indonesia yang :

1.      Melakukan  kegiatan  berbahaya  atau  patut  diduga  akan  berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau

2.      Tidak  menghormati  atau  mentaati  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.

Maksud  dari  Tindakan  Keimigrasian  sebagaimana  ditentukan  dalam Pasal  1  (1)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian adalah  Tindakan  Administratif  dalam  bidang  keimigrasian  diluar  proses peradilan. Dengan demikian maka orang asing yang melakukan pelanggaran sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  50  dapat  dikenakan  tindakan administratif diluar proses peradilan. Tindakan administratif yang dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) dapat berupa :

1.    Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keimigrasian.

2.    Larangan  untuk  berada  di  suatu  atau  beberapa  tempat  tertentu  di wilayah Indonesia.

3.    Keharusan  untuk  bertempat  tinggal  di  suatu  tempat  tertentu  di wilayah Indonesia.

4.    Pengusiran  atau  deportasi  dari  wilayah  Indonesia  atau  penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Pengertian  tersebut  mengandung  arti  bahwa  segala  bentuk  tindakan administratif  dibidang  keimigrasian  diluar  tindakan  hukum  pidana  atau penyidikan masuk kategori Tindakan Keimigrasian. Selain menurut ketentuan hukum  positif  tersebut  diatas,  juga  menurut  hukum  internasional  bahwa tindakan keimigrasian berupa deportasi bukan tindakan hukum pidana dan ini berlaku  secara  universal  pada  negara-negara  lain  di  dunia.  Semua tahapan-tahapan  tindakan  keimigrasian,  tentu  diperlukan  adanya  suatu  landasan yuridis  maupun  administrasi,  sebagai  dasar  operasional  dalam  menangani suatu kasus pelanggaran keimigrasian. Oleh karena pada hakekatnya tindakan keimigrasian  adalah  suatu  tindakan  pengekangan  atau  pembatasan terhadap kebebasan, dan hak asasi manusia tersebut dijamin serta dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia.

Keimigrasian  yang  dikenakan  pada  Chen  Long  Chin  tidak sepenuhnya harus diterima,  karena bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh pihak Keimigrasian sangat bertentangan dengan Pasal 19 KUHAP yang menerangkan bahwa penahanan dapat dilakukan paling lama 1 (satu) hari atau 24 jam melebihi jangka waktu tersebut  tersangka  harus  dilepaskan  apalagi  pihak  Keimigrasian  melanggar Pasal  21  ayat  (2)  dan  (3)  KUHAP  tentang  tembusan  surat  perintah penangkapan,  penahanan  ataupun  pengkarantinaan  terhadap  sanak  keluarga atau sponsor pemohon praperadilan.Tindakan  Pihak  keimigrasian  sangat  sewenang-wenang  karena melakuan  penangkapan,  penahanan  atau  pengkarantinaan,  tidak  didasarkan pada  bukti  permulaan  yang  kuat.

---

[1] M.  Iman  Santoso,  Perspektif  Imigrasi  dalam  Pembangunan  Ekonomi  dan Ketahanan Nasional, (UI Press, 2004), hlm. 1

Penulis : Unknown ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

Artikel Tindak Pidana Keimigrasian, contoh kasus dan analisis ini dipublish oleh Unknown pada hari Jumat, 03 Oktober 2014. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.Terimakasih atas kunjungan Anda silahkan tinggalkan komentar.sudah ada 44 komentar: di postingan Tindak Pidana Keimigrasian, contoh kasus dan analisis