Surat Kuasa Sengketa Tata Usaha Negara

SURAT – KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama                          :  Drs. Muh. Arsyad,MM

Umur                           :  45 tahun

Pekerjaan                    :  Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten  Kepulauan Selayar

Alamat                        :  Jalan Inci No 56 Selayar

Agama                        :  Islam

Kewarganegaraan       :  Indonesia

Perubahan Anggaran dan Pergesaran Anggaran

Perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi. Perkembangan situasi dan kondisi tersebut dapat berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya. Namun, bisa juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu SKPD. Jadi Perubahan APBD tidak berarti selalu tentang penambahan anggaran.

Pengelolaan BMN/D

Pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dalam PP No. 27 Tahun 2014. Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sedangkan Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Integritas Moral Aparatur Sipil Negara

Mewujudkan Aparatur  Sipil Negara yang produktif  menjadi bagian dari upaya dalam sistemik dan saling-terkait terhadap skema reformasi birokrasi dalam arti luas. Maka itu perlu ditetapkan posisi Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang nmemiliki kewajiban untuk  mengelola dan mengembangkan dirinya yang dilakukan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah yang dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.

Sedikit Mengenai Aparatur Sipil Negara

1.    Kedudukan Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu

Kedudukan ASN adalah NETRAL

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, besih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. 

Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPR

Berdasarkan Pasal 20A UUD 1945, fungsi lembaga perwakilan atau parlemen atau lembaga legislatif di bagi menjadi tiga yaitu :

1.    Fungsi legislasi (legislatif)

2.    Fungsi anggaran (budget), dan

3.    Fungsi pengawasan (control)

Makalah Barcelona Traction Case

Barcelona Traction Case, Light and Power Company,

ICJ 1970

DISUSUN OLEH:

RIRIN PUSPITASARI

B111 12 020

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Peranan 'Korban' Dalam Kejahatan

Peranan korban dalam kejahatan erat kaitannya dengan ilmu Victimologi yaitu sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan korban. Victimisasi (korban) Meliputi:

1.    Korban akibat perbuatan manusia

2.    korban diluar perbuatan manusia

Jus Cogens / Peremptory Norm of General International Law

Postingan kali ini, tugas makalah saya di bidang hukum internasional, ini sebenarnya makalah lengkap,tapi karena terlalu banyak yang bisa CV CV alias Copy Paste jadi gak bakalan guna kalau semuanya aku posting. Sekali-kali bikinlah makalah sendiri. Kalau mau Copy.. Silahkan... Kalau Mau Kumpul lengkap makalah silahkan bikinin bab 1, bab 3, dan embel-embelnya yang lain. 

 

A.  Definisi Peremptory Norm of General International Law (Jus Cogens)

Dalam konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian, pengertian jus cogens terdapat dalam Bagian V yang mengatur perihal pembatalan, berhenti berlaku dan penundaan berlakunya perjanjian. Pada rumusan Pasal 53 dinyatakan sebagai berikut:

“……..a premptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of states as a whole as norm from modified only by a subsequent norm of general international law having the same character”.

Doktrin Fasilitas Penting

THE ESSENTIAL FACILITY DOCTRINE

Concerning IMC Health GmbH & Co. OHG (“IMS”)

and the 1860 Brick Structure Case

(Doktrin Fasilitas Penting mengenai Kasus IMC Health GmbH & Co. OHG (“IMS”)

dan Struktur bata 1860 )

Contoh kasus mengenai The essential facility doctrine (Doktrin fasilitas penting) yang terjadi di Eropa yaitu kasus IMS Health GmbH & Co. OHG (“IMS”) yang memonopoli layanan data farmasi  dengan format 1860 brick structure di Jerman.