Makalah PBMI



PEMBANGUNAN BENUA MARITIM
 (PBMI)



OLEH:

RIRIN PUSPITASARI (B111 12 020)


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOVEMBER 2012


BAB I

PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang
Pembangunan benua Maritim merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dimana ingin memwujudkan Cita – cita nasional. Wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang jika dilihat dari berbagai segi, yang didalamnya terdapat massa air yg lebih dari tiga perempat luas wilayahnya cocok untuk disebut benua maritim Indnesia.
Dalam menggali potensi maritim untuk membulatkan akselarasi pembangunan nasional mendapatkan prioritas secara proporsional sehingga berbagai kendala tak pernah dapat diatasi secara tuntas.

B.  Rumusan Masalah
1.    Bagaimanakah Pembangunan maritim Indonesia ?
2.    Bagaimana keadaan  dan masalah maritim Indonesia ?
3.    Bagaimanakah pembangunan maritim Indonesia jangka panjang ?

C.  Tujuan Penulisan
Dapat memahami dan mengetahui bagaimana pembangunan maritim di Indonesia, keadaan dan masalahnya, serta pembangunan maritim indonesia jangka panjangnya










BAB II
PEMBAHASAN

A.  Pembangunan Maritim
Pada dasarnya wilayah negara kesatuan Republik Indonesia jika ditinjau dari berbagai segi, baik dari segi geografi sampai dengan social budaya serta ekonomi, maka layak diebut sebuah benua. Dan karena di dalamnya terdapat massa air yang mencapai lebih dari tiga perempat luas wilayah RI, maka sebutan yang cocok untuk Indonesia adalah benua maritime Inonesia, atau disingkat BMI.
Pembangunan Benua Maritim Indonesia pada hakekattnya adalah Pembangunan Nasional yang lebih menekankan pemanfaatan unsur maritime dan dirgantara. Pengertian ini lahir Tahun 1966 setelah dicanangkan sebagai Tahun Bahari dan Dirgantara oleh Presiden Republik Indonesia. Pembangunan Maritim Indonesia pada dasarnya adalah bagian Integral dari pembangunan Nasional dalam pendayagunaan dan pemanfaatan lautan Indonesia untuk mencapai cita – cita nasional.
Pembangunan Benua Maritim Indonesia memandang daratan, lautan dan dirgantara, serta segala sumberdaya di dalamnya dalam suatu konsep pengembangan sehingga hal ini merupakan salah satu wujud aktualisasi Wawasan Nusantara yang telah menjadi cara pandang bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945
Pemikiran pembangunan Maritim Indonesia dilandasi oleh kenyataan bahwa:
1)   Lautan merupakan bagian terbesar wilayah RI dan merupakan factor utama yang harus dikelola  dengan baik guna mewujudkan cita – cita nasional
2)   Pengelolaan aktivitas pembangunan laut harus bersifat integral
Dalam menyusun rencana dalam melaksanakan pembangunan maritime kita menghadapai empat kendala utama, berikut :
1)   Mental attitude dan semangat cinta bahari masih lemah
2)   Techno structure dan struktur nasional ekonomi maritime belum siap
3)   Peraturan dan perundangan belum mendukung
4)   Kelembagaan yang juga belum mendukung

B.  Keadaan dan Masalah Maritim Indonesia
Pembangunan Maritim Indonesia harus dapat menggali potensi maritime untuk membulatkan akselarasi Pembangunan Nasional yang diselenggarakan. Kenyataanya selaama ini potensi maritime belum mendapatkan prioritas penangan secara proporsional sehingga berbagai kendala tak pernah dapat diatasi secara tuntas, terutama yang menyangkut upaya memelihara langkah dan keterpaduan pembangunan
Pembanguunan maritime memerlukan system pengelolaan terpadu, yaitu sistem Pengelolaan terpadu wilayah Pesisir dan Lautan. Dalam pengelolaan ini berbagai maslaah akan muncul, berbagai konflik akan terjadi yang disebabkan oleh adanya degradasi mutu dan fungsi lingkungan hidup yang antara lain disebabkan karena musnahnya hutan bakau, rusaknya terumbu karang, abrsi pantai, intrusi air laut, pencemaran lingkungan pesisir dan laut serta perubahan iklim global. Berbagai masalah tersebut berakar dari :
1)   Masing – masing pelaku pembangunan dalam menyusun perencanaanya sangat terikat pada sektornya sendiri tanpa adanya sistem koordinasi baku lintas sektor
2)   Belum adanya lembaga yang berwenang penuh baik di pusat maupun di daerah yang memepunyai wewenang penentu dalam pembangunan maritim secara utuh
3)   Belum lengkapnya peraturan perundang – undangan yang mengatur kewenangan pengelolaan sumberdaya maritim
4)   Belum lengkapnya tata ruang yang mencakup wilayah pesisir laut dan laut nasional yang dapat dijadikan sebagai induk perencanaan bagi daerah
Untuk dapat menjamin efektifitas pembangunan maritime berbagai masalah tersebut harus dapat diatasi secara tuntas, paling tidak yang terkait dengan ;
1)   Penataan perundang – undangan dalam pengelolaan pembangunan maritim yang bersifat lintas sektoral
2)   Pembentukan wadah untuk penyusunan dan penerapan mekanisme perencanaan dan pengawasan terpadu, pengelolaan yang dikoordinasikan serta pengendalian yang sinkron
3)   Penciptaan dan peningkatan sumberdaya maritim yang handal dan professional
4)   Penataan perundang – undangan disertai upaya penegakan peraturan hukum yang konsisten
5)   Penetapan tata ruang maritim diserta pola pengelolaan, pemanfatan dan pendaya gunaanya
6)   Sistem pengumpulan dan pengolahan informasi maritime yang dapat diakses secara luas
7)   Memperbesar kemampuan pengadaan sumber dana yang dapat diserap dalam upaya pembangunan maritime dengan kemudahnnya
8)   Pembentukan wadah untuk menyuburkan upaya penelitian dan pengembangan maritime untuk dapat mempermudah penerapan ilmu dan teknologi kelautan, utamanya bagi nelayan tradisional
Berbagai kendala umum yang muncul dalam rangka pemanfaatan laut wilayah nusantara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terkait dengan fungsi dan kedudukan laut berikut :
1)   Lautan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pemanfaatn laut terutama sebagai sumber pangan belum optimal. Pemanfaatan perikanan baru sekitar 35% dari potensi yang ada. Masalah yang dihadapi adalah kualitas tenaga kerja dalam eksploitasi dan budidaya laut masih kurang. Jumlah dan tingkat tekhnologi saraana penangkapan dan pengolahan masih perlu ditingkatkan
2)   Lautan dan dasar laut sebagai sumber bahan dasar sumber energy. Berbagai mineral dan baahan baku industry letaknya pada laut yang kedalamannya lebih dari 200 m. Masalah yang dihadapai dalam memanfaatkan laut sebagai sumber bahan baku dan sumber energy adalah kurangnya tenaga ahli dan terampil yang mampu mengeksplorasi dan mengeksploitai sumber – sumber tersebut di laut dalam, disamping permaslahan permodalannya.
3)   Lautan sebagai medan kegiatan industri. Pemanfataan laut sebagai medan kegiatan industri belum efektif dan efisien. Masalahnya anatara lain adalah belum meratanya kegiatan industri
4)   Laut sebagai tempat bermukim dan bermain. Pemanfaatan laut sebagai tempat bermukim bagi sebagian suku laut seperti suku badjo, suku anak-laut, belumlah diatur dan dikelola dengan baik, Demikian halnya laut sebagai tempat bermain/olah raga sperti selancar, diving, ddsb.
5)   Laut sebagai badan Hankanmas. Bidang Hankanmas sangat dominan pada laut sebagai media penting dalam kegiatan Hankanmas. Permasalahan yang dihadapi adalah terbatasnya sarana untuk pertahanan yang dihadapi adalah terbatasnya sarana untuk pertahanan dan keamana di laut.
6)   Laut sebagai Zona Ekonomi Eksklusif di Indonesia. Dengan diberlakukannya Konvesi PBB tentang Hukum laut Tahun 1982 (UNCLOS 82) maka Indonesia salah satu negara yang diuntungkan, Masalahnya adalah semua potensi sumberdaya yang terdapat di ZEEI yang hak pengelolaanya diberikan kepad Indonesia belum bisa diketahui dengan pasti, apalgi dimanfaatkan sebagai sumber pembangunan
Saat ini dapat didefiniskan bahwa sedikitnya terdapat 12 unsur pembangunan maritime yang terdiri dari ; perikanan, perhubungan laut, industri maritime, pertambangan dan energy, pariwisata bahari, tenaga kerja kelautan, pendidikan kelautan, masyarakat bahari dan desa pantai, hukum tata kelautan, penerangan bahari, survei-pemetaan dan iptek kelautan, dan sumber daya alam dan lingkungan hidup laut dan pantai. Namun didasarkan pada asas maksimal, lestari, daya saing, prioritas, bertahap, berlanjut dan konsisten, maka terdapat lima elemen utama yang keadaan dan masalah masing – masing adalah sebagai berikut ;
1)   Perikanan. Diperkirakan potensi perikanan laut Indonesia mencapai 6,7 juta ton/th namun baru bisa dimanfaatkan 2,3 juta ton/tahun (~45%) dan di berberapa tempat terjadi overfishing. Sementara ini belum ada manajemen sumber daya yang jelas dan pembangunan perikanan belum didasarkan pada system agribisnis.
2)   Perhubungan laut. Saat ini tenaga kerja yang terserap dalam perhubungan laut sekitar 2,5 juta (~2% dari jumlah penduduk Indonesia) yang tersebar dalam aspek angkutan laut, kepelabuhan dan keselamatan pelayaran, keadaan  terakhir menunjukkan adanya peningkatan hasil pembangunan yang dapat diangkut melalui laut, Smeentara itu asa cabotage tidak bisa berjalan dengan baik karena berbagai alasan. Karena berbagai sebab daya saing pelayaran nasional sangat rendah dan peranannya semakin tahun terus menerus. Kemampuan manajemen pelabuhan juga sangat terbatas sehingga menimbulkan biaya tambahan.
3)   Industri maritim. Industri maritim bersifat padat modal, bertekhnologi tinggi dan padat karya, namun di pihak lain jangka waktu kembali modalnya lama. Kondisi global tidak memungkinkan industri maritime berkembang, dan dalam batas – batas tertentu kita belum menguasai teknologi untuk meningkatkan daya saing. Pembeli dalam negeri masih langka mengingat tingkat suku bunga yang itnggi dan belum adanya rangsangan berupa insentif khusus. Dukungan industri penunjang sangat penting namun masih lemah
4)   Pertambangan dan energy, sumber potensial belum banyak diketahui, sedang untuk mengetahuinya diperlukan modal besar, tekhnologi tinggi dan resiko yang besar dan hingga kini kita masih sangat bergantung dari luar negeri. Cadangan yang ada pada tahun 2005 tidak akan mencukupi kebutuhan dalam negeri, kecuali ditemukan cadangan cadangan baru. Berbabagi sumber energy dari laut seperti OTEC, Ombak, pasut dan angin berpotensi untuk dikembangkan. Beberapa mineral seperti bijih besi, emas, perak,  timah, nikel, tembaga clan zink telah diketahui keberadaanya di pasar perairan RI. Tenaga ahli, iptek dan permodalan masih kurang. Kekayaan tambang adan energy juga memiliki oleh negara lain yang mungkin akan menjadi pesaing kita.
5)   Pariwisata bahari. Secara umum kepariwisataan RI maju pesat, namun khusus pariwisata bahari masih sangat tertinggal. Sesuangguhnya potensi pariwisata bahari yang belum tergali sangat tinggi. Kendala umum dalam pengembangan pariwisata bahari adalah ketidak jelasan peraturan dan perundangan yang menimbulkan hambatan biokratis dan sementara ini SDM dan modal masih dangat terbatas.

C.  Pembangunan Maritim Indonesia Jangka Panjang
Tujuan pembangunan Maritim Indonesia pada hakekeatnya adalah bagian integral dari tujuan pembangunan nasional dengan lebiih memanfaatkan unsur maritime. Sedangkan sasaran pembngunan Maritim Indonesia adalah terciptanya kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang mandiri serta mamapu mentransformasikan potensi maritim menjadi kekuatan maritim nasional melalui serangkaian pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945
Dalam PJP II Pembangunan Maritim Indoneisa dilakukan secara bertahap, dengan waktu yang masih tersisa 4 pelita (20 tahun) pertahapannya dilakukan sebagai berikut :
1)      Pelita VII penekanan dilakukan pada perikanan dan pariwisata bahari dengan tanpa mengesampingkan pengembangan sumberdaya manusia dan iptek maritim yang sesuai,
2)      Pelita VIII penekanan diletakkan pada perikanan, perhubungan laut dan pariwisata bahari sering dengan pengembangan Iptek dan SDM yang diperlukan.
3)      Pelita IX penekanannya diletakkan pada perhubungan laut, pariwisata bahari seiring dengan peningkatan iptek dan SDM
4)      Pelita X penekanan diletakkan pada pertambangan dan energy seiring dengan pengembangan SDM dan iptek yang diperlukan
Khusus dalam pelita VII, kelima elemen pembangunan Maritim Indonesia diarahkan pada :
1)      Perikanan. Pembangunan perikanan diupayakan dalam pemanfaatn Sumberdaya  Ikan, baik perikanan tangkap maupun budidaya yang lebih optimal dengan sasaran untuk meningkatkan gizi masyarakat dan peningkatan kualitas hidup nelayan kecil dan petani ikan tradisional. Pemeliharaan dan perbaikan kualitas lingkungan yang menjadi tempat hidup ikan terus dilakukan agar dicapai kelestarian dan peningkatan produksi ikan dan budidaya laut. Kualitas SDM dan iptek terus ditingkatkan agar memiliki daya saing yang tinggi dalam era globalisasi
2)      Saran dan prasarana perikanan yang antara lain terdiri dari pelabuhan pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan terus ditingkatkan. Pembangunan perikanan harus dapat mengupayakan terjalinannya kemitraan besar-kecil-koperasi. Kelembagaan dan perundangan perlu ditata dan diatur ulang. Perlu dikembangkan Pusat data dan infromasi Kelautan Nasional yang dapat memberikan data dan informasi secara terus menerus kepada para penggunan baik nelayan kecil maupun perusahan besar.
3)      Perhubungan laut, Dibidang angkutan laut diperlukan minimal 900 buah kapal 3500 DWT untuk pelayaran domestic, sedang untuk pelayaran luar negeri diperlukan 36 unit kapal masing-masing 48.000 DWT. Dibidang kepelabuhan diupayakan pembangunan dan peningkatan pelabuhan peti kemas, dermaga pelayaran rakyat dan pelayaran perintis seiring dengan perkembangan muatan. Dibidang keselamatan pelayaran dilakukan pembangunan fasilitas bantu pelayaran, vessel traffic, kapal navigasi, stasiun radio pantai, kesyahbandaran, pengerukan alur, SAR dan sebagainya. Sistem baku navigasi dan komunikasi maritime ditingkatkan dan dikembangkan untuk meningkatkan keselamatan pelayaran.
4)      Industri maritim. Kemampuan beli perusahaan pelayaran nasional terhadap produksi industri maritime dalam negeri terus ditingkatkan anatara lain dengan pemberian insentif atau tax holiday. Sementara itu, lembaga koordinasi yang mampu menyelesaikan problematic antar instansi terkait terus dikembangkan
5)      Pertambangan dan Energi. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi mineral, minyak dan gas kepas pantai terus ditingkatkan hingga diperolehnya cadangan – cadangan baru migas dan bahan tambang serta energy alternative dari laut. Kandungan local dalam kegiatan pertambangan baik yang berupa modal, SDM, iptek, sarana litbang dan piranti lunak terus ditingkatakan. Koordinasi antar instansi terkait terus dikembangkan
6)      Pariwisata bahari. Pariwisata bahari harus ditempatkan sebagai salah satu unggulan pariwisata nasional. Saran dan prasarana yang terkait terus dibangun. Prioritas tinggi dan pemberian insentif diberikan kepada pariwisata bahari di kawasan timur BMI. Pemberian muatan bahari dalam program pendidikan dan pelatihan pariwisata terus diupayakan, dan perarian swasta dalam pariwisata bahari terus diitngkatkan
7)      Sejalan dengan sasaran pembangunan maritime maka dapat diproyeksikan kebutuhan akan SDM dan iptek yang sesuai.

















BAB III
PENUTUP

A.  Kesimpulan
Pembangunan Maritim Indonesia dalam rangka Pembanguna Benua Maritim Indonesia pada hakekatnya adalah pembangunan nasional yang lebih memberikan penekanan pada pembangunan nasional yang lebih memebrikan penekanan pada aspek maritim. Konsepsi pembangunan maritim Indonesia ini merupakan jawaban positif dicanangkannya tahun 1996 sebagai Tahun Bahari dan Dirgantara oleh Bapak presiden Republik Indonesia
Hakekat lain dari konsepsi Pembangunan Benua Maritim bahwa Indonesia adalah sebagai salah satu wujud aktualisasi Wawasan Nusantara sebagai salah satu wujud aktualisasi wawasan Nusantara yang telah lahir dan berkembang di masyarakat sebagai cara pandang bangsa dalam melaksanakan pembangunan nasional.

B.  Saran
Sebaiknya pengelolaan peraturan perundang – undangan dalam pembangunan maritim diserta dengan upaya penegakan hukum dan penetapan tata ruang maritim disertai pola pengelolaan, pemanfaatan dan pendaya gunanya










DAFTAR PUSTAKA

Tim pengajar WSBM. 2010. Wawasan Sosial Budaya Maritim
          (WSBM).Makassar

Suryohadiprojo.sayidiman. 2002. Benua Maritim Indonesia Dan Aktualisasi Wawasan Nusantara. http://sayidiman.suryohadiprojo.com/?p=1145 diakses tgl 1 November 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI
         Halaman
Halaman Judul..............................................................................................             i    
Kata Pengantar..............................................................................................            ii        
Daftar Isi.......................................................................................................             iii
BAB I PENDAHULUAN..............................................................................             1         
A.       Latar Belakang..............................................................................             1              
B.       Rumusan Masalah.........................................................................             1
C.       Tujuan Penulisan..........................................................................             1              
BAB II PEMBAHASAN...............................................................................             2              
A.           Pembangunan Maritim................................................................             2              
B.           Keadaan dan Masalah Maritim....................................................             3              
C.           Pembangunan Maritim Indonesia Jangka Panjang.......................             7
BAB V PENUTUP........................................................................................           10
A.           Kesimpulan.................................................................................           10
B.           Saran ..........................................................................................           10

DAFTAR PUSTAKA               11

 

 

 

 



Penulis : Ririn Puspitasari ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

Artikel Makalah PBMI ini dipublish oleh Ririn Puspitasari pada hari Minggu, 11 November 2012. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.Terimakasih atas kunjungan Anda silahkan tinggalkan komentar.sudah ada 1komentar: di postingan Makalah PBMI
 

1 komentar:

  1. apa maksudnya "sifat integral" dari kata " Pengelolaan aktivitas pembangunan laut harus bersifat integral"

    BalasHapus