HOW TO DESIGN AN EFFECTIVE CLASSROOM

Abstract

Classroom management is about creating inviting and appealing environments for student learning. Classroom management strategies are tools that the teachers can use to help create such an environment, ranging from activities to improve teacher-student relationships to rules to regulate student behaviour. The findings of numerous studies have shown that teachers play a key role in shaping effective education. Effective classroom management is a requirement for effective education. In this study, we provide an overview of classroom management strategies and classroom management programs for (new) teachers in primary education to help them develop ways to effectively manage their classrooms and to identify interventions that have the potential to prevent classroom management difficulties. three classroom management programs that are frequently implemented by primary schools are described in order to illustrate types of programs used in classrooms currently,and to make the differences between existing programs more tangible. The three programs are (1) School-Wide Positive Behavior Support, (2) Promoting Alternative Thinking Strategies, (3) The Good Behavior Game, We describe each program’s aims, theoretical underpinnings, intensity, format, and effectiveness.

READMORE

“Surabaya Black Hat” Kejahatan Intelektual kah ?

Selamat Hari Jum’at, dari sekian lama saya vakum untuk sekedar beroret-oretan di akun saya ini. Akhirnya Hari ini ada setitik CAHAYA pembakar semangat untuk bergerak mencari pengetahuan lagi dan membuatnya menjadi sejarah yang bisa dibaca ulang.

READMORE

Rindu

Entah karena bulan atau karena kenangannya

Sayup-sayup terdengar suara merdu itu

Meninggi di antara pepohonan

Yang mungkin tidak ada celah untuk kembali menoleh

READMORE

Penegakan Hukum yang Berkeadilan Dalam Perspektif Hermeneutika

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Keadilan  telah  menjadi  pokok  pembicaraan  serius  sejak  awal  munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat  etik,  filosofis,  hukum,  sampai  pada  keadilan  sosial.  Banyak  orang  yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia. 

READMORE

PENGERTIAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI INDONESIA

1.    Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP tidak ditemukan secara jelas definisi tentang anak, melainkan hanyalah definisi tentang “belum cukup umur (minderjarig)”, serta beberapa definisi yang merupakan bagian atau unsur dari pengertian anak yang terdapat pada beberapa pasalnya.  Seperti pada Bab IX yang memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak pada pasal 45 yang berbunyi :

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut..”

READMORE

DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN APARAT PENEGAK HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM

Pengambilan keputusan menurut Baron adalah suatu proses terjadinya identifikasi masalah, menetapkan tujuan pemecahan, pembuatan keputusan awal, pengembangan dan penilaian alternatif-alternatif, serta pemilihan salah satu alternatif yang kemudian dilaksanakan dan ditindaklanjuti.[1] Hukum merupakan seperangkat aturan yang dibuat bertujuan untuk mengatur perilaku manusia. Agar hukum dapat ditegakkan, maka perlu kerjasama dan keterlibatan semua pihak. Secara Formal penegakan hukum melibatkan polisi, jaksa, hakim, dan advocat. Namun selama ini penegakan hukum di Indonesia, terkesan hanya bersandar pada hakim, padahal tidak hanya dibeban pada hakim, tetapi termasuk bagian tugas polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai sebagai penuntut umum yang sering disebut dengan istilah ‘criminal justice system” (Ridwan, 2008).  Secara luas, penegakan hukum tidak hanya bersandar pada aparat penegak hukum, tetapi seluruh elemen masyarakat harus berkontribusi dalam penegakan hukum.

READMORE

Analisis Pasal 81 – Pasal 90 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

1.    Pasal 81

(1)   Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2)   Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(3)   Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

READMORE